Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Rustam Efendi. Foto: Batamlagi.com

Batam (Batamlagi.com) – Terkait izin operasional dan regulasi taksi online, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Rustam Efendi mengatakan, pihaknya hanya membantu menjaga agar tidak terjadi benturan dan gesekan di lapangan.

“Gesekan inilah yang kami selesaikan setiap hari. Kami bekerja tanpa regulasi. Ketika ada gesekan di lapangan kami yang selalu ditimpa, disbub Batam yang selalu disalahkan. Dimana letak tanggung jawab wali kota dan kadishub sementara wewenang itu ada di provinsi,” tegas Rustam.

Dikatakannya, berbagai pertemuan dan rapat kordinasi telah dilakukan bahkan sejak tahun 2016, namun aturan dan regulasi tak pernah dikeluarkan Pemprov Kepri.

“Terakhir dua bulan yang lalu ditetapkan namanya kearifan lokal supaya Batam tetap aman diatur lah red zone bagi taksi online. Ini kan hanya muatan lokal saja. Sementara gesekan-gesekan itu tetap terjadi,” singgungnya.

Saat ini lanjut Rustam di Batam ada 13 badan usaha atau 300 armada taksi online yang ditentukan oleh gubernur belum memiliki izin operasional yang jelas.

“Jumlah ini terus bertambah, sementara di sisi lain dishub kota bekerja tanpa adanya regulasi yang jelas, karena provinsi belum mengeluarkan izin operasional dan regulasinya,” tutupnya.(bl)