Zaki Setiawan, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam. Foto: Ist

Batam (Batamlagi.com) – Zaki Setiawan, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam, mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika, memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) di Pemilu terakhir.

“Di pasal 41 ayat (2) sudah diatur tentang syarat jumlah dukungan bagi pasangan calon perseorangan,” ujar Zaki, Jumat (11/10).

Dijelaskan Zaki, untuk Kota Batam yang memiliki DPT 500 ribu sampai 1 juta jiwa syarat dukungan sedikitnya 7,5 persen untuk peserta independen.

“Untuk DPT Kota Batam pada Pemilu 2019 adalah 650.876 jiwa. Artinya jumlah minimal dukungan yang diajukan calon perseorangan adalah 7,5 persen dari DPT, atau 48.816 syarat dukungan,” katanya.

Dan jumlah dukungan ini, tambahnya, harus tersebar di lebih dari 50 persen kecamatan. Artinya, minimal tersebar di 7 kecamatan dari 12 kecamatan yang ada di Kota Batam.

“Dan dukungan tersebut hanya diberikan untuk satu pasangan calon. Tidak boleh ganda,” imbuhnya.

Lebih lanjut dijelaskan Zaki, berdasarkan Surat KPU Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 perihal tahapan pencalonan Pilkada 2020, surat pernyataan dukungan pasangan calon perorangan (Model B.1-KWK), harus disertai bukti dukungan berupa fotokopi KTP elektronik (KTP-el) dan ditempel di surat pernyataan. Satu surat pernyataan dukungan untuk satu orang.

“Jadi nanti di Pilkada 2020, surat pernyataan dukungan dan fotokopi KTP-el yang memberikan dukungan tidak terpisah, tapi langsung disertakan dan ditempel dalam selembar formulir dukungan yang ditandatangani oleh orang yang memberikan dukungan,” ucapnya.

Sehingga mempermudah proses penyusunan administrasi dukungan. Baik bagi penyelenggara maupun pasangan calon. Selain itu, proses penelitian terhadap syarat minimal dukungan pasangan calon perseorangan juga bisa dilakukan lebih mudah dan cepat.

“Hal ini untuk mengetahui kemungkinan adanya dukungan ganda atau nama seseorang dicatut dalam daftar pemberi dukungan. Sebab pemberian dukungan tercatat dalam formulir dan ditandatangani sendiri formulirnya,” paparnya.(bl)