Ketua KAD Anti Korupsi Kepri, Akhmad Ma’ruf Maulana dan anggota saat menjawab pertanyaan wartawan saat konfrensi pers usai pelantikan, Selasa (8/10). Foto: Batamlagi.com

PINANG, POSMETRO.CO: Ketua dan pengurus Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Provinsi Kepri resmi dilantik Plt. Gubernur Kepri, Isdianto pada Selasa (8/10) siang di Aula Wan Sri Beni Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak Tanjungpinang. KAD Anti Korupsi ini sebagai perpanjangan tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pencegahan korupsi di semua lini, hingga tingkat kelurahan.

Ketua KAD Anti Korupsi Provinsi Kepri, Akhmad Ma’ruf Maulana, mengatakan, KAD Anti Korupsi Kepri bertugas melakukan pencegahan yang bekerja sama dengan KPK.

Dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi ini, bisa dilakukan di semua lini yang berhubungan dengan pelaku usaha hingga tingkat kelurahan. Misalnya dalam pengurusan perizinan yang diurus terindikasi korupsi.

“Pencegahan bisa dilakukan, misalnya di bagian perizinan kok tidak selesai-selesai. Dimana masalahnya. Nanti pihaknya yang menelusurinya,” ujar Ma’ruf panggilan akrabnya.

Ia juga menyampaikan, tahapan selanjutnya dari upaya pencegahan adalah pihaknya juga bisa melaporkan ke Pemprov Kepri, sebelum dilaporkan ke KPK.

Saat ini, kata Ma’ruf, para pengusaha di kabupaten dan kota yang bernaung di bawah Kadin Kepri hanya menginginkan kepastian hukum dari pemerintah. Sehingga usaha yang dijalankan bisa berjalan dengan tenang. Perekonomian pun juga tumbuh dengan baik. Masyarakat pun senang.

Lalu ia menceritakan bahwa, dunia usaha saat ini dilanda ketidakpastian. Salah satu yang menjadi perhatian khusus adalah terkait pengurusan perizinan yang sengaja dibelit-belit. Juga banyaknya biaya pengurusan perizinan yang di luar ketentuan yang berlaku. Hal ini sangat riskan terjadi tindak pidana korupsi.

“Ada perusahaan legal menang (tender), tapi masih juga dimintai success fee. Apa itu (kok ada success fee), saya juga tak ngerti. Padahal itu jelas-jelas perusahaan legal. Lalu bagaimana bila (perusahaan) yang ilegal,” kata Ma’ruf menceritakan keluhan pengusaha Batam.

Ia menambahkan, sebenarnya menjadi ketua KAD Anti Korupsi ini diibaratkan bagai disiram air panas. Namun hal itu bukanlah menjadi beban. Karena itu, ia akan sekuat tenaga memikul amanah tersebut.

Ia juga menyadari, dalam menjalankan amanah baru ini tentunya tidak lah mudah. Karena itu diharapkan dukungan dari semua pihak, masyarakat pelaku usaha dan pemerintah.

Namun Ma’ruf memastikan, jika pemerintah dalam hal ini, Plt Gubernur Kepri Isdianto sangat mendukung gerakan anti korupsi di wilayah Kepri.

“Beliau juga sangat mendukung adanya gerakan anti korupsi ini, buktinya dari Jakarta rela hadir di acara pelantikan, meski nanti sore kembali lagi ke Jakarta karena masih ada keperluan dinas,” ujar pria yang juga Ketua Kadin Kepri ini seraya mengatakan, kepengurusan KAD Anti Korupsi ini sudah terbentuk sejak 6 bulan lalu.

Suksesnya pelantikan tersebut karena juga dukungan dari Isdianto. Hadir dalam kesempatan itu, Ketua Yayasan Badan Penyelaras Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR) Dato’ H. Huzrin Hood, para pimpinan instansi vertikal dan stakeholder Pemprov Kepri. Pelantikan ini juga disebut-sebut paling meriah dibanding di provinsi lain. Ratusan undangan menghadiri acara tersebut. Di awal acara juga ada tari persembahan.

Di saat acara tersebut juga berhembus, jika dengan adanya KAD Anti Korupsi Kepri yang dibentuk KPK ini, ada pihak yang sudah ketar-ketir.

“Ada yang sudah ketakutan dengan hadirnya KAD Anti Korupsi ini,” ujar seorang undangan yang hadir.

Plt. Gubernur Kepri, Isdianto yang memakai baju putih lengan panjang senada dengan Ma’ruf, mengatakan, kepada pengurus KAD Anti Korupsi yang baru dilantik agar dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Dan selamat atas pelantikan.

Ia menjelaskan, selain di pemerintahan, korupsi juga ada di badan usaha-badan usaha. Dengan adanya KAD Anti Korupsi ini, diharapkan dapat mempersempit ruang gerak orang untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Isdianto berpesan, agar juga memberikan pemahaman terhadap masyarakat sehingga tidak terjerumus untuk melakukan korupsi.

“Ini tugas berat untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat agar tak terjerumus korupsi,” ujar Isdianto.

Isdianto juga mengingatkan kepada semua pihak agar jangan coba-coba melakukan korupsi. Apalagi dengan adanya KAD Anti Korupsi yang baru dilantik ini, agar waspada dan peduli untuk tidak korupsi.

Dan yang istimewa kata Isdianto pelantikan KAD Anti Korupsi Kapri ini atas kiprah dua gubernur. “Yang menandatangi (SK) gubernur dan yang melantik gubernur yang lain,” imbuhnya.

Adanya KAD Anti Korupsi, kata Isdianto, merupakan harapan yang besar, karena sampai detik ini, korupsi menjadi momok di Kepri. Karena seperti diketahui bersama, wilayah Kepri terdiri dari 96 persen lautan, 4 persen daratan.

Sehingga berdampak pada pengetahuan masyarakat yang terbatas. Untuk itu ia berharap kepada jajaran KAD Anti Korupsi Kepri untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat sehingga memperoleh pengetahuan tentang bahayanya korupsi.

“Sehingga KAD dapat mewarnai, dapat membantu tugas-tugas aparat penegak hukum lainnya. Kami bertumpu harapan pada KAD, mudah-mudahan Kepri lebih baik lagi,” pungkasnya.(waw)