Batam (Batamlagi.com) – Ex Officio Kepala BP Batam Muhammad Rudi menggelar dialog dengan pengusaha se Batam. Dialog ini dihadiri para pengusaha Batam di Hotel Harmoni One, Batamcentre, Kamis (3/10) pagi.
Dikatakan Rudi, dengan dialog yang digelar pihaknya ini, diharapkan ada rasa terbuka dan percaya diri bahwa, apa yang dikeluhkan pengusaha selama ini akan diselesaikannya.
“Pertumbuhan ekonomi Batam akan naik jika digapai bersama-sama. Pertumbuhan ekonomi di tangan pengusaha,” kata Rudi usai pertemuan tersebut.
Ia menjelaskan, langkah ke depan, ia akan menyelesaikan perizinan yang diangggap membawa masalah.
“Contoh perizinan yang lambat akan kita telusuri permasalahannya,” ujarnya. Sebut Rudi, apakah ada kesalahan di Peraturan Kepala (Perka) BP Batam ataupun di level bawah.
“Kita pelajari dan selesaikan. Jika wewenangnya di pusat, kita akan tugaskan deputi secara bergilir untuk mengurus itu. Intinya kita minta fokus meskipun itu bukan bagiannya. Misal urusan di Kemenkeu kita tunjuk satu deputi yang pernah tugas di sana yang tahu alurnya,” kata Rudi.
Rudi menyebut, dalam waktu satu bulan ini ada KEK yang harus selesai. Dengan pertemuan ini FTZ tidak diganggu gugat. Tapi akan ditambah dengan KEK.
“Ada dua KEK Kota Batam yang akan diselesaikan sesuai arahan dari Menko Perekonomian,” terangnya. Ini akan menjadi contoh. Untuk menepis isu-isu yang menyebar bahwa KEK tidak membawa hasil yang baik.
“FTZ tak dihilangkan. Tapi dengan KEK pengusaha akan diberi kemudahan kepada custom di Batam, karena mereka dalam mengurus izin ekspor dan impor barang tidak terganggu. Misalnya para petugas tidak lagi di tempat, listrik lagi mati dan lainnya. Sekarang lagi on the track,” imbuhnya.
Terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya kepada wartawan menilai bahawa banyak pekerja rumah yang harus diselesaikan oleh Kepala BP Batam yang baru. Termasuk soal perniagaan di Batam yang saat ini terkesan masih ada yang abu-abu seperti tak ada SNI dan lainnya.
“Ini harus diselesaikan oleh Kepala BP Batam. Karena izin dari beliau,” ujar Cahya.
Cahya juga menegaskan, Batam harus tetap FTZ. “Jangan sampai nanti diubah satu persatu menjadi KEK. Itu bahaya. Status istimewa (FTZ) ini tak boleh diganggu,” katanya.
Cahya menilai sulit jika menerapkan KEK di Batam. Karena minimal untuk investasinya Rp 500 miliar. Selain persoalan KEK, sejumlah pengusaha di Batam juga mengeluhkan soal listrik.
“Investor merasa tercekik. Mau pasang listrik, harus tarif khusus 60 persen naiknya,” paparnya.(bl)
