Mahasiswa saat menggelar demo di tengah derasnya hujan, Senin (30/9). Foto: Batamlagi.com

Batam (Batamlagi.com) – Meski hujan deras turun di Jalan Engku Putri, Batamcentre. Para mahasiswa di Batam tak surut untuk menyampaikan aspirasinya di depan Gedung DPRD Kota Batam, Senin (30/9). Mereka menolak UU KPK dan RKUHP serta mendesak Kapolri mengusut tewasnya dua mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO), Kendari, Sulawesi Tenggara.

Usai menyampaikan aspirasi secara damai, dalam kondisi basah kuyup, mahasiswa dan polisi yang mengawal jalannya demonstrasi melaksanakan salat gaib, dilanjutkan dengan doa bersama.

Kapolresta Barelang, AKBP Prasetyo Rachmat Purboyo usai aksi mengatakan, pihaknya akan mengakomodir seluruh aspirasi mahasiswa. “Mahasiswa demo dengan damai lalu melakukan salat gaib untuk mendoakan korban yang jatuh beberapa waktu lalu,” ujar Prasetyo Rachmat Purboyo.

Di tempat yang sama, puluhan mahasiswa Universitas Riau Kepulauan (Unrika) Batam beraudiensi dengan DPRD Kota Batam untuk menindaklanjuti tuntutan dari aksi mahasiswa Politeknik Negeri Batam, sebelumnya.

“Kami mengawal tuntutan itu agar benar-benar sampai ke pemimpin negeri ini,” ujar salah seorang mahasiswa.

Selain itu, kedatangan mereka juga sebagai bentuk solidaritas mahasiswa Unrika Batam terhadap tewasnya dua orang mahasiswa asal Sulawesi.

Dikatakannya, ada 7 tuntutan yang akan disampaikan. Di antaranya adalah, 1. Mendesak Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait UU KPK hasil revisi, 2. Menolak beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang bermasalah antara lain RKHUP, RUU Pertanahan, dan RUU Pemasyarakatan, 3. Meminta DPRD Kota Batam agar mendesak Pemerintah Kota Batam dalam menyikapi permasalah lingkungan seperti karhutla, reklamasi, limbah B3, dan penimbunan bakau,
4. Mendukung dan mendesak pihak kepolisian agar mengusut tuntas oknum pelaku penembakan terhadap mahasiswa dan hilangnya mahasiswa, 5. Meminta dan mendesak DPRD Kota Batam untuk mendeklarasikan secara bersamaan di depan media perihal penolakan UU KPK hasil revisi serta RUU bermasalah lainnya.

Azwandi, Gubernur BEM FKIP Unrika Batam, mengatakan, pihaknya juga mendesak agar beberapa tuntutan mahasiswa dari Politeknik Batam sebelumnya segera dikirim kepada pemerintah pusat. “Kami meminta agar KPK jangan diperlemah,” katanya.

Selain itu, kata Azwandi, Pemimpin Kepri baru diamankan karena kasus suap oleh KPK, artinya ini harus diusut tuntas.

Fajri, Gubernur BEM FISIP Unrika pun turut meminta instansi terkait menyikapi permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang berdampak asap hingga ke Batam.(bl)