Kantor BP Batam di Batamcentre. Foto: Batamlagi.com

Batam (Batamlagi.com) – Aturan yang memuat ketentuan Wali Kota Batam merangkap jabatan atau ex-officio Kepala BP Batam beredar di sejumlah group whatsapp. Ketentuan tersebut termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Dengan aturan tersebut, masyarakat menyambut baik dan senang. “Saya menyambut baik dengan dikeluarkannya aturan ini, sehingga pembangunan di Batam segera berkembang,” ujar Herman.

Ia menilai dengan adanya dualisme kepemimpinan di Kota Batam, pembangunan di Batam tidak maksimal, dan terkesan berjalan di tempat. “Hanya segelintir orang yang menikmatinya,” ucapnya. Bahkan ia menyarankan agar Walikota sebagai ex-officio Kepala BP Batam segera dilantik.

Namun, hingga saat ini, belum diperoleh kapan pelantikan Muhammad Rudi sebagai Wali Kota ex officio Kepala BP Batam. Namun, diperkirakan, pelantikan akan dilaksanakan setelah pelantikan Presiden yang dijadwalkan tanggal 20 Oktober 2019.

“Saya berharap segera dapat dilaksanakan (pelantikan) untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan Batam,” katanya.

Seperti diketahui, PP Nomor 62 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ditetapkan tanggal 11 September 2019, kemudian diundangkan tanggal 17 September 2019. Aturan ini tercarat dalam lembaran negara nomor 165 tahun 2019.

Adapun ketentuan yang merumuskan Wali Kota Batam merangkap sebagai Kepala BP Batam termaktub dalam Pasal 2A, yakni sebagai berikut:

(1) Pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

(1a) Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat ex-officio oleh Wali Kota Batam.

(1b) Wali Kota Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (la) harus memenuhi syarat:

a. tidak sedang menjalankan masa tahanan; atau
b. tidak berhalangan sementara, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah.

(1c) Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menetapkan Wali Kota Batam yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) sebagai Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(1d) Masa jabatan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mengikuti ketentuan Undang-Undang tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

(1e) Dalam hal Wali Kota Batam tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1b), tugas dan wewenang Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilaksanakan oleh Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

(1f) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) mengacu pada pedoman penanganan benturan kepentingan antara tugas dan wewenang sebagai Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan sebagai Wali Kota Batam.

(1g) Penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1f) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Kekayaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan.

(3) Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam berkedudukan sebagai pengguna anggaran/pengguna barang pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.(bl)