Logo di Gedung KPK. Foto:Ist

Jakarta (Batamlagi.com) – Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyatakan, jika pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyerahkan mandat pengelolaan lembaga antirasuah tersebut kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi itu, emosian dan seperti anak-anak.

“Ya kekanak-kanakan, tidak lazim, baper, emosi. Enggak boleh begitu, apa alasannya? Pimpinan KPK itu kan negarawan, punya tanggung jawab,” ucap Ngabalin saat ditanya respons Istana atas sikap Agus Raharjo dkk, di Jakarta, Sabtu (14/9).

Menurut Ngabalin, masa jabatan Agus Raharjo dkk masih berlaku hingga Desember 2019, meskipun 5 orang calon pimpinan KPK terpilih sudah diputuskan dalam rapat pleno Komisi III DPR.

Oleh karena itu, politikus Golkar ini mempertanyakan apa persoalan yang membuat pimpinan KPK jilid IV tersebut menyerahkan mandat mereka ke presiden.

“Apakah dengan terpilihnya komisioner yang baru dengan ketua (KPK) yang baru, kemudian langsung batal atau langsung habis masa jabatannya. Kan masih ada waktu sampai Desember. Apa masalahnya? Di mana masalahnya?,” kata Ngabalin mempertanyakan.

Saat ditanya mengenai bagaimana seharusnya pimpinan KPK bersikap atas revisi UU KPK, Ngablin meminta mereka bekerja saja, atau berhenti sekalian.

“Jalan kan saja tugasnya, kalau mau berhenti, berhenti saja. Biar rakyat bisa memberikan penilaian,” tandas pria kelahiran Fakfak, Papua Barat yang kerap tampil beserban itu.

Seperti diketahui, KPK menyerahkan operasional lembaganya kepada Presiden Joko Widodo. Hal ini dilakukan setelah Jokowi menyetujui pembahasan revisi Undang-Undang KPK dan terpilihnya lima pimpinan KPK periode 2019-2023.

“Pada hari ini, Jumat, 13 September, kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Bapak Presiden RI. Kami menunggu perintah apakah kemudian kami masih akan dipercaya sampai Desember, atau kami menunggu perintah itu,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (13/9).

Meski demikian, kata Agus, pihaknya tetap menjalankan fungsi operasional di KPK. Kegiatan rutinitas pegawai KPK tetap dilanjutkan.

“Mudah-mudahan kami diajak bicara oleh Bapak Presiden untuk menjelaskan kegelisahan seluruh pegawai kami dan juga isu-isu yang sampai hari ini kami enggak bisa jawab,” jelas Agus.

Agus menyadari KPK haram melawan keputusan yang berjalan secara konstitusional. Agus mengaku proses revisi Undang-undang KPK tergantung dari persetujuan Presiden Jokowi dan DPR.

Terkait mempermasalahkan masukan soal revisi UU KPK yang tak digubris Jokowi, Ngabalin justru mempertanyakan kapasitas komisioner lembaga pembasmi koruptor tersebut.

“Apakah KPK itu instrumen pelaksana undang-undang atau dia pembuat undang-undang? KPK kan memberikan masukan beberapa poin poin itu, mbok sabar, sabar kan surat presiden baru sampai ke DPR,” tuturnya.

Ngabalin menyebutkan, sebelum DPR mulai melakukan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, mereka pasti akan meminta masukan dari banyak pihak, termasuklah pimpinan KPK.

“Saya ini bekas anggota baleg. Sebelum masuk pembahasan, diundang pakar, stakeholder, termasuk KPK. Tidak mungkin tak diundang, sabar dong. Masa bikin pernyataan seperti begitu, memalukan ke publik tanah air,” jelasnya.(jpnn)